TUGAS 2 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (ADPU4332)
-JAWABAN-
No. 1.a
Berikan contoh gambaran dan alasan jenis metode pengadaan pada kegiatan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lain berdasarkan contoh kasus diatas!
Dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya, negara dengan pemerintah sebagai perwujudan nya menjalankan pemerintahan sehari-hari, dalam keseharian pemerintah tersebut, dibutuhkan sarana yang terdiri dari beberapa hal:
· 👉Ketersediaan dana atau keuangan negara
· 👉Ketersediaan sumber daya manusia
· 👉Ketersediaan peraturan
· 👉Ketersediaan barang milik negara
Secara umum, pengadaan barang milik negara pada saat ini diatur dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Pengadaan barang dan jasa ini dibagi dalam kelompok besar, yakni:
· 👉Pengadaan barang dan jasa secara swakelola
· 👉Pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan penyediaan barang/jasa.
Contoh kasus tersebut termasuk kedalam pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan penyediaan barang/jasa sesuai dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010.
No. 1.b
Pada pemanfaatannya dilakukan peminjaman barang milik negara pada kasus diatas yaitu mobil pintar kepada suatu badan hukum. Jelaskan proses yang harus dilakukan pada penggunaan barang milik negara tersebut!
Dalam pengelolaan barang milik negara ataupun barang milik daerah, sebelum digunakannya BMN ataupun BMD, baik oleh pengguna barang maupun kuasa pengguna barang, sangat dirasakan kebutuhan untukmelakukan tata cara penggunaan BMN atau BMD. Proses yang harus dilakukan pada penggunaan barang milik negara tersebut dapat dibagi dalam beberapa jenjang :
1. 👉 Tahap persiapan
2. 👉 Tahap pengajuan usul
3. 👉 Tahap penetapan status penggunaan
4. 👉 Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen.
Tahap persiapan ditandai dengan kegiatan dari pihak pengguna atau kuasa pengguna barang untuk menyelesaikan segala dokumen yang berkaitan dengan tanah, seperti IMB atau sertifikat kepemilikan tanah tersebut. Kemudian tahap pengajuan usul dilakukan oleh kuasa pengguna barang dengan mengirim permohonan usulan kepada pihak pengguna barang. Pengajuan permohonan ini dilampiri oleh dokumen asli kepemilikan ataupun IMB. Tahap selanjutnya adalah tahap penetapa usulan yanga dilakukan oleh pengelola dengan membuat surat penetapan penggunaan barang. Setelah ditetapkannya penggunaan barang, tahap selanjutnya adalah tahap pendaftaran. Pihak pengelola barang akan mendaftar barang tersebut dalam daftar barang milik negara serta menyimpan dokumen aslinya. Sementara itu pihak pengguna barang mencatatnya dalam daftar barang milik negara yang ada pada pengguna barang dan menyimpan Salinan dari dokumen yang berkaitan dengan BMN tersebut. Demikian juga yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang.
No. 2
Dari gambaran kasus diatas klasifikasikan jenis perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan berikan analisis berdasarkan kasus diatas
Kasus tersebut termasuk kepada perbuatan yang tidak tepat. Dalam garis besarnya, perbuatan pemerintah yang melanggar hukum tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis:
1. 👉 Perbuatan melawan hukum ole penguasa
2. 👉 Perbuatan melawan undang-udang
3. 👉 Perbuatan yang tidak tepat
4. 👉Perbuatan yang tdak bermanfaat
5. 👉Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang
No. 3.
Tentukan dan simulasikan perhitungan pembagian jumlah pendapatan daerah berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun 2004, jika nilai 10% pendapatan PBB yaitu sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Soalnya salah pasal 10 hanya ada 2 ayat (correct me if i wrong) 😅
~Semoga Bermanfaat~
Komentar
Posting Komentar